Perdanayudha's Blog

Just another WordPress.com weblog

pada Oktober 22, 2010

TRANSAKSI REPO SURAT UTANG NEGARA DENGAN SKEMA MRA

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, SUN menjadi salah satu Efek primadona di

pentas Pasar Modal Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan peminat lelang SUN di pasar

perdana yang selalu oversubscribe dan juga memiliki tingkat likuiditas yang relatif

tinggi dalam perdagangan di pasar sekunder. Nilai rata-rata transaksi perhari SUN

pada bulan Maret 2005 mencapai Rp 2,7 triliun dengan rata-rata frekuensi perhari

mencapai 123 kali, sedangkan nilai rata-rata transaksi perhari SUN pada bulan April

2005 meningkat menjadi Rp 3,8 triliun dengan rata-rata frekuensi perhari mencapai

142 kali. Faktor utama yang mendorong meningkatnya pembelian SUN tersebut

antara lain karena masyarakat semakin aware terhadap kepastian dan perlindungan

hukum sebagaimana diatur dalam UU nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang

Negara, dan juga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang semakin

tinggi.

SUN adalah surat utang berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata

uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Perdagangan SUN dapat

dilaksanakan baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek. Bursa Efek yang saat ini

menjadi tempat pencatatan dan pelaporan Transaksi SUN adalah BES, sedangkan pihak

yang menyelenggarakan perdagangan SUN di luar Bursa Efek adalah Perhimpunan

Pedagang Surat Utang Negara (Himdasun). Himdasun dibentuk dengan tujuan untuk

menghimpun dan mempersatukan Bank umum dan Perusahaan Efek yang melakukan

kegiatan perdagangan SUN, menciptakan likuiditas perdagangan SUN dan

menyelenggarakan perdagangan SUN dengan menyediakan sistem dan sarana untuk

mempertemukan penawaran jual dan beli SUN yang dilakukan oleh Anggota

Himdasun serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan anggotanya.

Untuk mendukung pengembangan pasar sekunder SUN dan meningkatkan likuiditas

perdagangan SUN bagi pelaku (Bank, Sekuritas, Reksadana, Dana Pensiun dan

Asuransi) maka Himdasun mengembangkan transaksi jual beli dengan pembelian

kembali (Repurchase Agreement/Repo). Repo adalah transaksi dengan kesepakatan

bahwa penjual sepakat untuk menjual Efek kepada pembeli dan pembeli sepakat

untuk membeli Efek tersebut pada harga tertentu, diikuti dengan kesepakatan bahwa

pada tanggal tertentu pembeli akan menjual Efek tersebut kepada penjual dan penjual

sepakat untuk membeli kembali Efek tersebut pada harga tertentu. Visi

pengembangan pasar Repo adalah menciptakan pasar Repo yang aktif, aman dan

efisien. Aktif artinya nilai transaksi lebih besar setidaknya 2 x volume transaksi SUN,

aman artinya adanya perlindungan hukum (dalam hal default), efisiensi artinya tidak

memerlukan pengulangan pembuatan perjanjian setiap kali bertransaksi.

Saat ini transaksi Repo sebenarnya sudah dilakukan para pihak sesuai dengan

kesepakatan masing-masing pihak. Agar transaksi Repo dapat berlangsung lebih

teratur, Himdasun menyiapkan suatu standar transaksi Repo bagi pelaku melalui MRA

(Master Repurchase Agreement). MRA adalah suatu perjanjian induk yang akan

digunakan oleh anggota Himdasun dalam melakukan transaksi Repo atas SUN atau

Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Dengan MRA perjanjian transaksi Repo hanya

ditandatangani sekali saja dan transaksi selanjutnya hanya dalam bentuk konfirmasi

saja.

Kajian rencana transaksi jual beli dengan pembelian kembali (Repo) sebenarnya sudah

dimulai sejak lama sekitar tahun 2000 oleh pelaku pasar yang tergabung dalam IFIDA

(Indonesian Fixed Income Dealers Association) dan diperkuat dengan adanya

rekomendasi NRI (Nomura Research Institute) agar pasar SUN perlu di dukung oleh

adanya transaksi Repo. Rencana ini kemudian dilanjutkan oleh Himdasun dan BI

dengan mencari format standar MRA berdasarkan Global MRA yang berlaku dalam

praktek Internasional. Dengan dibantu oleh Konsultan Hukum Hadiputranto, Hadinoto

& Partners dan Konsultan Akuntansi dan Pajak Ernst & Young, tahun 2003 selesai

disusun suatu draft MRA yang kemudian menjadi bagian dari peraturan perdagangan

Himdasun. Pada tanggal 11 Januari 2005, Himdasun mengajukan permohonan

persetujuan perubahan peraturan perdagangan dan draft MRA kepada Bapepam.

Bapepam bersama dengan Himdasun telah melakukan pembahasan intensif terhadap

perubahan peraturan dan draft MRA tersebut, dan melalui surat nomor

S-900/PM/2005 tanggal 27 April 2005 Bapepam telah menyetujui perubahan

peraturan dan draft MRA yang diajukan oleh Himdasun.

Dalam pengembangan transaksi Repo terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara

lain :

1. Aspek Akuntansi, PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia) & PSAK 31

(Pedoman Standar Akuntansi) hanya baru mengakomodir pencatatan transaksi

Repo dengan model Classic Repo, dimana aset tetap dicatatkan pada penjual;

2. Aspek Hukum, bilamana pihak-pihak yang bertransaksi bersengketa di pengadilan

di kemudian hari, ada resiko hakim di Indonesia akan mengkarakterisasikan

transaksi Repo sell/buy back sebagai transaksi pinjam meninjam dengan jaminan

(collateralized borrowing);

3. Aspek Perpajakan, potensi pengenaan pajak dua kali (1st leg dan 2nd leg), karena

seolah-olah transaksi dilakukan dua kali.

Dalam transaksi Repo terdapat 2 metode yang digunakan yaitu metode Classic Repo

dan metode Sell/Buy Back. Pada metode Classic Repo tidak terjadi perpindahan

kepemilikan, sedangkan pada metode sell/buy back kepemilikan berpindah kepada

pihak pembeli. Transaksi Repo berdasarkan MRA Himdasun menggunakan konsep

Sell/Buy Back dimana secara hukum terjadi perpindahan kepemilikan, sehingga

memberikan kepastian hukum dan dapat dilakukan Repo lebih lanjut, sedangkan

secara akuntansi menggunkan konsep Classic Repo (tidak terjadi perpindahan asset).

Pembayaran dan penyerahan dilakukan secara Delivery versus Payment (DvP) melalui

sistem BI yaitu sistem Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) untuk pembayaran, dan

sistem Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) untuk penyerahan Surat

Berharga.

Ilustrasi Transaksi Repo

Berikut contoh ilustrasi transaksi Repo (selama 10 hari)

Tahap I. 1 April 2005

A

Seller

B

Buyer

Obligasi

Cash

Tahap II. 10 April2005

Pokok-pokok Isi MRA

1. Tata Cara Transaksi

Transaksi dapat disepakati secara lisan maupun tulisan atas inisiatif salah satu

pihak, baik sebagai Pembeli atau Penjual. Kesepakatan transaksi ini wajib

dituangkan dalam Konfirmasi tertulis (sesuai formulir yang telah ditentukan), dan

Konfirmasi merupakan bukti utama dalam transaksi yang bersangkutan. Penjual

wajib mengalihkan Surat Berharga kepada pembeli dan pembeli wajib membayar

sejumlah tertentu ditambah bunga yang terhutang kepada penjual pada Tanggal

Pembelian, pembeli wajib mengalihkan kembali Surat Berharga Ekuivalen kepada

penjual dan penjual wajib menyerahkan sejumlah uang sesuai kesepakatan pada

Tanggal Pembelian kembali.

2. Pemeliharaan Margin

pemintaan Transfer Marjin dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain jika

dianggap perlu. Pembayaran margin dilakukan secara tunai, dan pembayarannya

dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran Marjin Tunai menjadi hutang

dari pihak yang menerima pembayaran terhadap pihak yang melakukan

pembayaran.

3. Pembayaran dan Pengalihan

segala pembayaran dilakukan melalui sistem BI-RTGS, dan penyerahan Surat

Berharga dilakukan BI-SSSS. Pembayaran dan penyerahan dilakukan secara

Delivery versus Payment (DvP), atau secara Free of Payment (FoP) apabila para

pihak sepakat dan dapat dilaksanakan. Penyelesaian dilakukan secara per transaksi,

A

Seller

B

Buyer

Obligasi

Cash + interest

namun apabila sistem BI-RTGS dan BI-SSSS sudah memungkinkan penyelesaian

transaksi dilakukan secara netting.

4. Kejadian Wanprestasi

Hal-hal yang dianggap sebagai Kejadian Wanprestasi yaitu:

􀀹 gagal bayar

􀀹 gagal serah (sesuai dengan pilihan para pihak)

􀀹 gagal membayar suatu jumlah kerugian atas transaksi pengganti oleh pihak

lain

􀀹 gagal melakukan pemeliharaan Marjin, adanya kejadian kepailitan

􀀹 adanya pernyataan atau jaminan palsu, pengakuan tidak mau atau tidak dapat

melakukan kewajiban-kewajibannya

􀀹 izin atau keanggotaan dicabut oleh pihak berwenang, gagal melakukan

kewajiban lainnya dalam jangka waktu 7 hari

􀀹 cross default dengan perjanjian lain (sesuai dengan pilihan para pihak)

􀀹 cross default dengan pihak lain (sesuai dengan pilihan para pihak)

Dengan adanya Kejadian Wanprestasi maka Tanggal Pembelian kembali langsung

terjadi pada saat kejadian tersebut atau saat pemberitahun. Pihak Yang Tidak

Wanprestasi akan menetapkan Nilai Pasar Wanprestasi atas semua transaksi sejak

Tanggal Pembelian Kembali sampai dengan hari kelima setelah Kejadian

Wanprestasi. Pihak Yang Wanprestasi diwajibkan membayar denda sebesar dua kali

Repo Rate atau lebih sesuai kesepakatan para pihak. Transaksi Repo menjadi batal

jika Kejadian Wanprestasi terjadi sebelum Tanggal Pembelian. Apabila Kejadian

Wanprestasi terjadi setelah Tanggal Pembelian, maka transaksi yang batal adalah

transaksi pembelian kembali, dan transaksi sebelumnya tetap sah dan mengikat

para pihak. Apabila gagal serah bukan merupakan Kejadian Wanprestasi, maka

dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut: pihak yang mempunyai Eksposur Bersih

dapat minta pihak lain membayar Marjin Tunai, para pihak dapat menentukan

tanggal lain untuk penyerahan Surat Berharga, Penjual wajib membayar sejumlah

tertentu kepada pembeli yang merupakan selisih antara Harga Pembelian Kembali

dengan Harga Pembelian.

5. Pengakhiran Perjanjian

Perjanjian dapat diakhiri dengan diberikannya pemberitahuan tertulis dari salah

satu pihak kepada pihak lainnya, namun perjanjian tetap berlaku terhadap

Transaksi yang belum selesai.

6. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian dilakukan dengan cara :

􀀹 musyawarah mufakat;

􀀹 penyelesaian oleh Komite Bylaws BI-RTGS/BI-SSSS yang dibentuk para pihak;

􀀹 Badan Arbitrase, baik BANI atau BAPMI.

7. Lampiran-lampiran

Lampiran I berisi Tambahan Syarat-sayarat dan Kondisi berisi pilihan-pilihan para

pihak sepanjang diperbolehkan oleh perjanjian MRA, antara lain pemberlakuan

Marjin, pilihan gagal serah atau cross default sebagai Kejadian Wanprestasi,

besarnya denda, besarnya bunga, dan pilihan arbitrase.

Lampiran II berisi Bentuk Konfirmasi berisi standar minimum isi Konfirmasi yang

antara lain berisi tanggal kontrak, nama Surat Berharga, Tanggal Pembelian, Harga

Pembelian, Tanggal Pembelian Kembali, Harga Pembelian Kembali, Rasio Marjin,

Repo Rate, dan jangka waktu pemindahbukuan Marjin Tunai. (dn

http://www.ziddu.com/download/12183199/Downloads.rar.html

sumber : pajak.net


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: